Wijaya Putra Law Review

MENGISI KEKOSONGAN HUKUM: INOVASI DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT

Muhammad Muhammad — 2024-09-17

Hukum waris adat merupakan salah satu dari tiga hukum waris yang terdapat di Indonesia. Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah berlaku sejak lama. Sehingga hukum waris adat sudah seharusnya didukung dan dihormati dalam keberlakuannya. Akan tetapi justru sebaliknya, keunikan hukum waris adat yang dapat melaksanakan peralihan hak waris atas tanah walaupun pewaris masih hidup tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hal ini karena tidak adanya mekanisme untuk melakukan pendaftaran peralihan hak waris ketika pewaris masih hidup. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis Pendaftaran Peralihan Hak Waris Tanah Berdasarkan Hukum Waris Adat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, sehingga hukum waris adat tidak sepenuhnya memproleh perlindungan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu untuk merevisi regulasi dengan memberi ruang bagi peralihan hak waris bagi pewaris yang masih hidup yang merupakan ciri khas hukum waris adat.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 33 OF THE 1945 CONSTITUTION BY STRENGTHENING THE STATE-OWNED ENTERPRISES (SOE) IN THE PERSPECTIVE OF FOREIGN INVESTMENT AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW

Fausta Ari Barata — 2024-09-17

Associated with one of the objectives of the law, which is to provide benefits to many people, so with the enactment of Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, it also provides great benefits for the host country in providing employment opportunities for the community, doubling the power in the local economy, providing residue in both equipment and technology transfer, providing a way or marketing path that can be traced by local entrepreneurs for exported products while still contributing instant foreign exchange and taxes to the country, more resistant to fluctuations in interest and foreign exchange, and providing protection regional politics and security because if the investors come from strong countries, security assistance will also be provided. Liberalization in the investment sector, especially foreign investment, basically existed long before the enactment of the Law No. 25 of 2007 concerning Investment, it also appeared implicitly in several laws and regulations in Indonesia, include Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, and Law No. 30 of 2009 concerning Electricity. The many liberal laws and regulations described above indicate that the right to control by the state concerning the livelihoods of the people as amended by the 1945 Constitution is "castrated" by laws that are not in harmony with it. In fact, Law No. 25 of 2007 concerning Investment was issued in the framework of implementing the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, the opening of foreign investment in production sectors that dominate the livelihoods of many people is certainly contrary to the concept of the right to control by the state as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution.

PENGADAAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK PEMERINTAH

A Ary Firman Buhori — 2024-10-07

Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah telah menjadi fokus perhatian beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan pengadaan mobil dinas pemerintah berbasis baterai melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Namun, permasalahan yang timbul adalah apakah pemerintah telah memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan dalam percepatan penggunaan kendaraan dinas pemerintah berbasis baterai. Tulisan ini menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan dan penerapan pemerintah dalam memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan terhadap pengadaan kendaraan dinas pemerintah khususnya mobil yang berbasis baterai. Metode yang digunakan adalan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa pengadaan kendaraan dinas pemerintah berbasis baterai dengan memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan merupakan cara melakukan transisi energi khususnya menurunkan polusi kendaraan bermotor. Meskipun demikian, kebijakan khusus pengembangan kendaraan listirk di Indonesia belum memadai, sehingga perlu dibentuk dan memperhatikan kesadaran penggunaan KBLBB dan rencana jangka panjang berbasis ekonomi berkelanjutan.

REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DARI ASPEK LEGAL DRAFTING

Sri Handayani Retna Wardani — 2024-10-19

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi undang-undang mahkamah konstitusi dari aspek legal drafting ditengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Erlwied Marchen Sarrahisdas — 2024-10-24

Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseran fungsi tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah, sehingga Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus serius mengatur suatu sistem hukum terhadap lahan yang ada, sebagaimana penanganan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karenanya, perlu diketahui peranan BPN Kabupaten Mamuju dalam menangani sengketa tanah.penulis menggunakan metode penelitian empiris. Sehingga melalui hal tersebut maka BPN diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus menangani sengketa pertanahan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPN Kabupaten Mamuju adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang pertanahan dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan serta diberikan pula kewenangan untuk menangani sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju. Mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju, oleh karenanya penulis menyarankan agar BPN Kabupaten Mamuju lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam hal administratif.