EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN WFH (WORK FROM HOM) (Studi Kasus di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim)

Abstract

Secara konseptual jika kita melihat evaluasi dari adanya penerapan suatu kebijakandi
suatu negara, maka bisa dikatajab bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian ataskebijakan yang
tengah atau sudah di implementasikan. Namun sesungguhnya tidaksesederhana itu saja, , menurut
Lester & Stewart ( (2000: 126) dalam artikel Andirman :2018) evaluasi kebijakan juga berusaha
untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan suatu kebijakan berdasarkan pada kriteria
dan standar atau standar yang dibuat. Pandemi yang melanda hampir di semua negara
menyebabkan pergerakan pemerintah dan sumber daya aparatur sipil negara tidak maksimal
dalam menjalankan kewajibannya. Mulai di tahun 2020 pemerintah indonesiapun di buat
kewalahan dan harus bertindak tegas dalam menangani wabah ini. Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam UpayaPencegahan Penyebaran COVID19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan perubahannya. Surat edaran tersebut merupakan salah
satu wujud yang diambil olehpemerintah dalam memutus rantai penyebaran wabah dari virus
corona. Dengan membatasi tugas tugas yang dilakukan para ASN , tentu saja dapat membantu
mengurangi penyebaran dari virus tersebut namun akan tetapi produktifitas kinerjadari ASN
sendiri tidak sama halnya seperti WFO (work from office). Pengembangan kompetensi SDM
ASN merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa di tunda atau ditiadakan. Memiliki SDM ASN
yang berkompeten merupakan kuncipemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana
mestinya. BPSDM PRovinsi Jawa Timur merupakan satu badan pemerintahan yang sudah
menjalankan kegiatan pengembangan kompetensi SDM ASN,namun juga harus membatasi
lingkup kegiatan dengan menjalakan kebijakan WFH bagi SDM ASN yang ada di BPSDM Prov
Jawa Timur demi meminimalisasi angka penyebaran covid sector pemerintahan