REFORMASI BIROKRASI POLISI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)

Abstract

Era reformasi membawa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada kondisi dimana Polri dituntut oleh masyarakat untuk menjalankan tugasnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom dan melayani masyarakat secara profesional, tanggap, transparan dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, globalisasi dunia dan tuntutan reformasi birokrasi nasional, masyarakat menuntut Polri untuk melakukan pelayanan publik dengan mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga menuntut kualitas pelayanan yang diberikan Polri. Kualitas pelayanan yang baik, diharapkan akan menjadi persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Persepsi yang baik akan memberikan rasa puas karena telah memenuhi harapan mereka sehingga memberikan kepercayaan kepada Polri. Namun kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah, karena pelayanan yang diberikan kepada mereka belum maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mencari faktor penyebabnya dan mencari solusinya.Objek penelitian ini adalah fenomena dan naumena yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Polri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di lingkungan Polda Jawa Barat. Objek situasi sosial yang diamati adalah tempat, aktivitas, dan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kualitas pelayanan Polri di Polda Jawa Barat belum baik karena 10 (sepuluh) sikap Polri yang dibenci masyarakat terlihat pada kinerja dalam menjalankan tugas sehari-hari, sikap pelayanan, tanggap, transparan dan akuntabel belum dirasakan oleh masyarakat; (2) kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri masih rendah karena masyarakat belum puas terhadap pelayanan Polri berdasarkan penilaian Polri tidak adil, parsial, datang terlambat ke TKP, melakukan kekerasan, KKN, kurang komunikasi/tidak menanggapi harapan masyarakat; (3) Reformasi Birokrasi Polri di Polda Jawa Barat meskipun telah dilakukan sesuai dengan “Program Reformasi Birokrasi Polri”, namun hasilnya belum maksimal karena belum terlihat dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karena itu, Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik perlu dilanjutkan dengan mengedepankan “Reformasi Budaya Polri”.