TATA KELOLA KOLABORATIF PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE DI INDONESIA

Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Inovasi Sektor Publik

Abstract

Tata Kelola Kolaborasi adalah bentuk kemitraan antara Pemerintah dengan pihak
Swasta, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan kawasan
wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Tata kelola kolaboratif dilihat dari 5 aspek
yaitu kondisi awal, kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi, faktor pendukung dan
penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pratek tata kelola
kolaborasi pengelolaan ekowisata mangrove di Indonesia dan mengetahui faktor pendukung
dan pengahambat. Penelitian menggunakan studi kepustakaan ini sumber data diambil dari
berbagai sumber informasi dari buku, jurnal penelitian, skripsi, berita, majalah dll, tema tata
kelola kolaborasi pengelolaan kawasan wisata mangrove. Pratek kolaborasi dalam pengelolaan
ekowisata sebagai upaya untuk memaksimalkan tujuan yang di harapkan dan mampu saling
melengkapi antar aktor yang terlibat. Diharapkan pengelolaan ekowisata di wilayah Indonesia
berjalan dengan baik, karena ekowisata merupakan bagian terpenting dalam keseimbangan
ekosistem, sehingga wajib dikelola secara maksimal.
Hasil dengan menggunakan teknik kepustakaan penyajian data perbandingan dari
berbagai referensi diperoleh hasil dengan rincian, kondisi awal pengelolaan kawasan wisata
mangrove dalam upaya pelestarian lingkungan. Kelembagaan terbentuknya visi-misi dan tujuan
dari pengelolaan, serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Kepemimpinan dinilai sudah
berjalan dengan baik dengan adanya leading sector yaitu dari Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas
Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. terdapatnya pembagian tugas semua aktor yang
terlibat, diadakan kegiatan rapat dan diskusi. Proses kolaborasi sudah sejalan jika dilihat dari
dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pencapaian bersama. Faktor
pendukung adalah pihak pemerintah, swasta, lembaga pendidikan mendukung penuh.
Sedangkan penghambat kurangnya koordinasi, sosialisasi terhadap masyarakat, dan belum ada
kontrak kerjasama secara tertulis dalam bentuk MoU.