JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)

ANALISIS PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) PASAR TRADISIONAL DALAM MENGELOLA PASAR LARANGAN KABUPATEN SIDOARJO

2024-09-02T10:08:19SE Asia Daylight Time

Faktor, Peran, Pengelolaan, Pasar

IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DI KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

2024-09-02T09:52:12SE Asia Daylight Time

Program Padat Karya Kota Surabaya merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Kecamatan Krembangan menjadi salah satu wilayah di Kota Surabaya yang telah menjalankan program ini dengan usahanya yaitu budidaya maggot. Namun, beberapa bulan setelah program berjalan, muncul kendala seperti kurangnya tenaga kerja dan rendahnya minat warga miskin di Kecamatan Krembangan untuk berpartisipasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Padat Karya di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn meliputi ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap atau kecenderungan para pelaksana; komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pemerintah Kecamatan Krembangan dan Kelurahan Morokrembangan, HIPMI, dan para pekerja Rumah Padat Karya Krembangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Padat Karya di Kecamatan Krembangan telah direalisasikan sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. Namun, kegiatan usaha budidaya maggot dalam pelaksanaan program ini masih belum bisa menghasilkan produksi secara maksimal. Saran yang dapat diberikan untuk membantu kelancaran produksi budidaya maggot dalam program ini di antaranya yaitu: 1) Pemerintah Kecamatan Krembangan dapat menjalin kerja sama untuk pengumpulan sampah organik; 2) Pemerintah Kecamatan Krembangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat melakukan sosialisasi program secara menyeluruh; 3) Pemerintah Kecamatan Krembangan dapat merencanakan penambahan komoditas budidaya berdasarkan usulan kelompok sasaran.

Analisis Peran Inovasi Kepemimpinan Dalam Pengembangan Pariwisata Bukit Tawap Studi di Desa PagarBatu

2024-09-02T07:17:16SE Asia Daylight Time

This research aims to analyze the role of innovative leadership in the development of tourism of Bukit Tawap in Pagarbatu Village. The main focus is on how innovative leaders can motivate and guide local stakeholders, including communities, in implementing creative ideas and facing change in the tourism context. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observations, interviews, and documentation. Mount Tawap is an example of how innovation in leadership can bring positive change and empower local communities. The applied leadership innovation is capable of addressing capital and financing challenges through smart resource management strategies as well as sustainable business models. The main obstacle in the development of Mount Tawap is funding, but the patience and perseverance of the village leader as well as the active participation of the community are determining factors in the success of this project. thus creating a sense of ownership and coexistence, which ensures that innovation fits their needs and aspirations. The success of Mount Tawap is a concrete proof that the innovation is not just a discourse, but is truly realised and provides real benefits to the society. Overall, this study shows that innovative leadership is crucial in tourism development, especially in addressing the various challenges that exist. By continuing to develop sustainable tourism products and empowering local communities, Bukit Tawap tourism is expected to continue to grow and provide maximum benefits for all involved.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TENTANG PENURUNAN KASUS STUNTING DI KOTA SURABAYA MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2022

2024-09-02T07:17:17SE Asia Daylight Time

Kemiskinan memunculkan masalah baru pada kesehatan masyarakat yaitu kurangnya pemenuhan gizi pada anak menyebabkan stunting, stunting (balita pendek) merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di Kota Surabaya, untuk mengejar zero stunting pada tahun 2023, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada Camat dan Lurah agar melibatkan seluruh stakeholder. Penulisan ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi, Faktor yang mempengaruhi dan upaya apa yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang penurunan kasus stunting di Kota Surabaya. Penulisan dilaksanakan dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriftif pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, lokasi penulisan di Kota Surabaya dengan empat lokasi sampling. Penulisan dilaksanakan dengan menggunakan acuan teoritis dari George C. Edward (Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Birokrasi). Hasil penulisan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penurunan Kasus Stunting Di Kota Surabaya telah melalui proses komunikasi yang baik dengan ketersediaan sumberdaya yang cukup memadai, di dukung sikap positif dari para pelaksana kebijakan serta tersedia struktur birokrasi yang menjadi acuan utama sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Peralatan Balita Ber-SNI

2024-09-02T07:17:19SE Asia Daylight Time

Abstrak

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dalam mengawasi sektor industri dan perdagangan. khususnya terkait pengembangan dan kepatuhan peralatan bayi melalui regulasi dan inspeksi berkala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Disperindag dalam mengembangkan. mengawasi. dan mengatur sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur. khususnya terkait dengan keamanan dan kepatuhan peralatan bayi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup pengumpulan data melalui analisis dokumen terkait regulasi serta kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur. Hasil menunjukkan bahwa Disperindag peran krusial dalam mengembangkan. mengawasi. dan mengatur sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut. Fokus utama mereka memastikan keamanan dan kepatuhan peralatan bayi melalui regulasi dan inspeksi rutin. Ini mencakup regulasi. pelaksanaan inspeksi berkala. serta evaluasi terhadap laporan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan produk bayi.

Kata Kunci : Disperindag, Faktor, Peran, Peralatan Balita

Meningkatkan Potensi Wisata ( Wethan Wonderland) Melalui Strategi Promosi, Pengolahan Lingkungan, Dan Administrasi

2024-09-02T07:17:21SE Asia Daylight Time

Wethan Wonderland tourist village is a tourist village located in RW 1 Banjarsugihan, Tandes District, Surabaya. This tourist village is a target partner for the Wijaya Putra University group 7 KKN program. In this village there are several lines of villages with different themes, including the Japanese Balinese village, Adinda village and Djavera village. This tourist village is also equipped with MSMEs which can also be used as culinary tourism for visitors.

The problem experienced by the Wethan Wonderland tourist village is the decline in the number of visitors since the Covid 19 outbreak until now, because this has also affected the decline in the turnover of the existing tourist village and MSMEs. The lack of building digital branding and also following digitalization trends in the current era is very important to increase the promotion of the Wethan Wonderland tourist village. The solution offered by the KKN group 7 team is to build digital branding for tourist villages, which is required by all parties involved in this case, not only tourist village managers but also residents of RW 1 Banjarsugihan. As well as creating digitalization in terms of payments for both tourist villages and MSMEs. The method implemented by the KKN group 7 team is firstly, providing training and guidance for digital branding of the Wethan Wonderland tourist village. It is hoped that if the digital branding has been formed, many visitors will be interested in visiting, secondly helping and directing MSMEs to take care of business permits, halal and QR payments to make them more effective and efficient. The output of the group 7 KKN program is providing training to build digital branding, including helping MSMEs process business permits, halal and payment QR codes. Equipped with a map of tourist village locations, and directional icons and other icons. Apart from that, the results of the report from KKN group 7 will be published in the Public Sector Innovation Journal, in order to provide additional benefits of knowledge for the community.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Pada Wisata Sontoh Laut Asemrowo Kota Surabaya

2024-09-02T10:26:40SE Asia Daylight Time

Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut di Surabaya berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam kegiatan wisata. Namun, tantangan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan kepariwisataan, keterbatasan kontrol pemerintah terhadap permodalan, dan penempatan anggota Pokdarwis yang tidak sesuai dengan keahlian masih dihadapi. Penelitian ini fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur untuk memaksimalkan potensi wisata Sontoh Laut, serta peran Disbudporapar Kota Surabaya dalam memfasilitasi proses tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengembangan pariwisata yang diterapkan di Wisata Bahari Sontoh Laut serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan pengunjung, anggota Pokdarwis, dan perwakilan Disbudporapar Kota Surabaya. Observasi langsung memberikan gambaran nyata kondisi lapangan, sedangkan studi dokumen membantu memahami kebijakan dan program yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Wisata Bahari Sontoh Laut memberikan dampak positif signifikan. Program pelatihan dan pemberdayaan oleh Disbudporapar Kota Surabaya telah meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, meskipun masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Gazebo Sontoh Laut, menara pandang, dan aktivitas susur laut menjadi daya tarik utama yang menarik minat pengunjung. Kesimpulannya, pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut berjalan baik namun masih perlu peningkatan untuk mencapai keberlanjutan optimal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu terus diperkuat untuk memastikan pengembangan pariwisata memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

STRATEGI PENINGKATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU

2024-09-02T10:17:28SE Asia Daylight Time

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu dari 11 objek pajak yang ada di Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencakup segala hal yang dilakukan untuk pemungutan PBB-P2 di Kota Pekanbaru. Persentase dari realisasi PBB-P2 pada tahun 2023 masih belum mencapai target jika dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori strategi oleh Kooten dalam Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). yang dilihat dari 4 indikator yaitu, Strategi Organisasi (Corporate Strategy), Strategi Program (Program strategy), Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy), dan Strategi Kelembagaan (Institusional Strategy). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diluncurkan oleh Bapenda Kota Pekanbaru belum optimal, dari aspek organisasi masih belum optimalnya penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak. Sedangkan dari aspek program belum optimal dalam menjalankan program karena database yang masih berantakan. Untuk aspek pendukung sumber daya sistem pembayaran online dan teknologi informasi berjalan dengan baik. Dari aspek kelembagaan kerjasama dengan lembaga perbankan berjalan baik namun dalam pengoperasiannya masih terdapat kendala dalam mengatasi resistensi wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sejauh ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi kendala. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah database PBB-P2 masih belum sesuai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.

PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

2024-09-02T10:35:54SE Asia Daylight Time

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurang maksimal pelayanan pada Dinas ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan baik, dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan kerja serta meningkatkan sarana layanan publik dalam menggunakan sarana elektronik. Mengenai informasi produk layanan, dinas ini menyediakan ruang tunggu serta alat bantu bagi yang berkebutuhan khusus, informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan dapat membuat masyarakat merasakan kemudahan, lebih mengetahui dan memahami, menimbulkan rasa nyaman bagi orang-orang yang berkepentingan, dan dinas ini juga mampu memberikan pelayanan dengan tepat waktu sehingga menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional pelanggan. Hambatan yang dialami oleh instansi ini seperti faktor kesadaran para pejabat dan petugas, faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan, dan faktor kemampuan-keterampilan.

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU

2024-09-02T10:29:37SE Asia Daylight Time

Kota Pekanbaru merupakan kota yang terkategori sebagai kota metropolitan, sebagaimana Pekanbaru sudah erat dengan penyebaran reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Reklame menjadi salah satu target bagi para pengusaha di Pekanbaru. Akan tetapi, dengan maraknya reklame yang ada di Kota Metropolitan seperti Pekanbaru, masih banyak yang menyalahi peraturan seperti mengenai perizinannya. Pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame pada bagian Bab VI Pasal 21 dijelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dan kendala-kendalanya. Teori yang digunakan ialah teori Actuating menurut George R.Terry dalam Siregar (Pengantar Manajemen & Bisnis,2021) yaitu ada 4 indikator : Koordinasi (Coordinating), Motivasi (Motivating), Komunikasi (Communicating), Arahan (Commanding). Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame. Kendala yang dihadapi ketika melakukan pelaksanaan penyelenggaraan ini adalah sosialisasi tidak sampai kepada kelompok sasaran mengenai perubahan penyelenggaraan reklame dan belum adanya peraturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.