Wijaya Putra Law Review

KEGAGALAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA: STUDI KASUS UD SENTOSO SEAL

Sultoni Fikri — 2025-10-09

Kasus UD Sentoso Seal yang melibatkan penahanan ijazah, rekrutmen ilegal, dan pelanggaran perizinan administrasi mengungkap kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja. Berangkat dari maraknya praktik korporasi predator terhadap pekerja berdaya tawar rendah, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi kelemahan sistemik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan perizinan usaha. Tujuan kajian ini adalah untuk menegaskan perlunya perubahan paradigma perlindungan pekerja di Indonesia, dari formalisme hukum pasif menuju akuntabilitas korporasi yang aktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Temuan menunjukkan bahwa intervensi negara bersifat reaktif dan berbasis tekanan sosial, bukan hasil dari mekanisme kerja sistemik dan preventif. Hasil kajian menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah harus diperlakukan sebagai tindak pidana serius, bukan sekadar pelanggaran administratif, dan bahwa sistem perizinan usaha saat ini gagal menyaring korporasi predator secara efektif. Rekonstruksi hukum ketenagakerjaan dan tata kelola perizinan usaha menjadi mendesak untuk menjamin keadilan dan mencegah kekerasan struktural terhadap pekerja.

THE LEGAL POLICY OF OLD AGE SECURITY REGARDING THE PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR OLD AGE SECURITY PAYMENTS

Muhammad Muhammad — 2025-10-09

One of the social security programs established by the government is old-age security. Old-age security is prepared to guarantee workers when entering retirement, workers who experience permanent total disability, or death. Change after change in the rules related to old-age security has caused a commotion in the community, especially workers. Changes in the regulation of old-age security several times show the inconsistency of the legal politics brought by the Government. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The reason for the amendment of PP 46/2015 contained in PP 60/2015 and the issuance of Permenaker 19/2015 is actually the same as the conditions for the presence of Permenaker 2/2022, namely considering the national labor conditions and aspirations that developed in the community as stated in the consideration of letter A of PP 46/2015. Even the condition of the community at the time of the issuance of Permenaker 2/2022 was more devastating with the Covid 19 pandemic that hit Indonesia and had a significant impact on the economic conditions of the community, the rampant layoffs for workers and the economic difficulties of the community. So that the government should reflect on the events and conditions of society in 2015 by not imposing rules that do not reflect the salus populi suprema lex exto considering that the conditions of the Covid 19 pandemic are conditions that are quite draining energy from all aspects, from the smallest unit to even the government as the largest authority and unit.

KEBERADAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA PASCA PENGATURAN LARANGAN PENAHANAN IJAZAH OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Clarisa Permata Hariono Putri — 2025-10-09

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas hukum yang penting dalam perjanjian kerja. Di sisi lain, asas ini seringkali digunakan pengusaha sebagai dasar membuat klausul penahanan ijazah buruh, yang membuat Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan pengaturan hukum larangan penahanan ijazah. Hal tersebut di satu sisi disambut baik oleh masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan eksistensi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian merumuskan, pengaturan larangan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Surat Edaran tidak menghapuskan asas kebebasan berkontrak dengan beberapa alasan, namun asas tersebut diterapkan dengan beberapa pembatasan. Meskipun dianggap bermanfaat, seyogyanya ketentuan larangan penahanan ijazah diwujudkan dalam produk hukum lain yang lebiih mengikat dan berdampak secara menyeluruh seperti dalam bentuk undang-undang, karena pelaksanaan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan masih harus didasarkan pada political will para gubernur dan tidak bisa langsung diterapkan pada para pengusaha dan buruh.

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUDAYA HUKUM ADAT BADAMAI DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Khairunnisa Khairunnisa — 2025-10-09

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa hukum yang berbasiskan kearifan lokal budaya hukum adat Badamai dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kemampuan mekanisme adat tersebut memberikan solusi yang adil, damai, dan berkeadilan restoratif dalam konteks sosial budaya setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui Adat Badamai efektif menurunkan tingkat konflik, mempererat solidaritas sosial, serta memberikan keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Namun demikian, agar penerapan hukum adat ini dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan dukungan serta pengakuan formal yang lebih kuat dari sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang sinergis antara hukum adat dan hukum nasional.

BUSINESS LIABILITY FOR OFF-PROCEDURE CONSUMER TRANSACTIONS: AN ANALYSIS OF ULTRA VIRES AND VICARIOUS LIABILITY

Retno Andarini — 2025-10-09

The phenomenon of off-procedure transactions between consumers and business actors is increasingly prevalent in business practices. The legal issue arising from this practice is the uncertainty in consumer protection, as business actors frequently evade liability by invoking the doctrine of ultra vires. This research aims to analyze the legal certainty of consumer protection in off-procedure transactions using an analytical approach based on the principles of ultra vires and vicarious liability. This study employs a normative legal research method, utilizing secondary data obtained through literature review. The findings indicate that the Consumer Protection Law, as lex specialis, provides a strong legal foundation to guarantee the protection of consumer rights, including in transactions conducted outside official procedures, provided that consumers act in good faith and the transactions are related to goods or services traded by business actors. Article 19 of the Consumer Protection Law applies the principle of strict liability, requiring business actors to compensate consumers for losses incurred, while Article 1367 of the Indonesian Civil Code reinforces corporate liability for employees’ actions conducted within the scope of employment under the vicarious liability doctrine. Although business actors may assert the ultra vires doctrine, this principle cannot be used as an absolute defense to evade liability when transactions are connected to the business activities of the company. Therefore, consumer protection must remain a priority to ensure legal certainty and fairness in transactions within Indonesia’s business landscape.

POLITIK HUKUM TATA TERTIB DPR TENTANG PENCOPOTAN HAKIM MK, MA, KPK, DAN KAPOLRI: ANALISIS KEWENANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA NEGARA

Khairul Hamdi.R — 2025-10-09

Penelitian ini mengkaji politik hukum Tata Tertib DPR terkait kewenangan mencopot pejabat lembaga negara, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, pimpinan KPK, dan Kepala Kepolisian RI. Fokus kajian adalah dasar hukum kewenangan DPR, implikasi terhadap independensi lembaga negara, serta efektivitas mekanisme checks and balances yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum kewenangan DPR dalam pemberhentian pejabat negara masih ambigu, sehingga membuka peluang terjadinya politisasi dan penyalahgunaan wewenang. Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan terlalu besar dapat mengancam independensi lembaga negara, mengganggu kinerja, serta menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi Tata Tertib DPR dengan memperjelas norma hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong partisipasi publik. Penguatan peran lembaga lain, seperti Presiden, Komisi Yudisial, dan Ombudsman, juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Reformasi ini diharapkan menciptakan proses pencopotan pejabat negara yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta melindungi independensi lembaga negara sebagai pilar utama demokrasi dan negara hukum.