Wijaya Putra Law Review

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ELEKTRONIK SEBAGAI OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: KEDUDUKAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN

Salma Destia Ratna Natalie — 2025-04-28

Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik (KTUN-E) merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi publik yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Meskipun memberikan kemudahan dalam proses pembuatan dan penerbitan keputusan administrasi negara, kedudukan KTUN-E sebagai objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) masih menimbulkan permasalahan hukum. Tulisan ini mengkaji kedudukan KTUN-E dalam sistem peradilan TUN serta tantangan pembuktiannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunaakan adalan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KTUN-E telah diakui dalam perundang-undangan di Indoneisa dengan syarat memiliki keabsahan dari segi kewenangan, proseduran dan subtansi. Terdapat tantangan pembuktian KTUN-E terletak pada aspek keaslian dokumen, metode penerbitan, dan ketertelusuran sistem elektronik yang digunakan. Kedepan diperlukan reformasi dan penyesuaian hukum yang lebih komprehensif guna mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam sistem administrasi negara dan peradilan TUN.

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 76 TAHUN 2013 DI KABUPATEN SLEMAN

Takariadinda Diana Ethika — 2025-04-28

Penelitian dengan judul Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Di Kabupaten Sleman dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang mengatur kewajiban instansi pemerintah dalam mengelola aduan/laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diterianya. Penelitian ini mengangkat permasalahan apakah pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 dan Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat ? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif sedangkan data yang dipergunkan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun kesimpulan hasil penelitian di Dinas KOMINFO dan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sleman bahwa pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dalam menyelesaikan atau menindaklanjuti aduan /laporan masyarakat tidak menghadapi kendala apapun dengan tingkat prosentase penyelesaian mencapai lebih dari 90% . Kendala justru terjadi pada saat mengakses aplikasi SP4N-LAPOR! yang sering error, sulit diakses atau kalau bisa diakses lambat dan loadingnya juga lambat, sehingga memperlambat proses penyeleasian atau menindaklanjuti aduan atau laporan masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEKERJA PKWT DI PT BUANA MEGAH PAPERMILLS PASURUAN

Adi Subowo — 2025-04-29

Persaingan di dunia usaha membuat perusahaan-perusahaan giat menerapkan efisiensi demi pertumbuhan yang berdampak pada pembangunan nasional. Namun, fenomena perusahaan yang berusaha mengambil keuntungan tanpa memperhatikan ketentuan hukum sering berdampak pada dilanggarnya hak-hak pekerja tersebut, khususnya dalam hal pekerja PKWT. Di sisi lain, pekerja berperan penting dalam operasional usaha di berbagai industri di seluruh Indonesia, sehingga pemenuhan hak-hak pekerja yang mendorong produktivitas kerja harus dilindungi secara hukum. Payung hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UUCK), di mana terdapat sejumlah perubahan terkait isu-isu pekerja PKWT, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja PKWT patut ditelaah. Mengingat fenomena perusahaan yang tidak menerapkan PKWT sesuai ketentuan hukum, termasuk di Pasuruan, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif terhadap perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dalam perspektif UUCK dan kompensasi pekerja PKWT di PT Buana Megah Papermills Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan terhadap UUCK sebagai produk hukum baru tetap diperlukan agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja. Akan tetapi, perlindungan hukum hanya dapat berjalan secara optimal dengan pengawasan lembaga ketenagakerjaan berwenang terhadap implementasi ketentuan berlaku.

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI

Fikri Hadi — 2025-04-29

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara. Seluruh negara di dunia pasti memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di Indonesia. Artikel ini akan menjabarkan teori-teori dalam hukum konstitusi serta mengkaitkan teori tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada pembahasan dijelaskan terkait definisi konstitusi, nilai konstitusi, materi muatan konstitusi, perubahan konstitusi, sifat konstitusi, karakter konstitusi serta teori perubahan konstitusi. Bila dikaitkan dengan teori hukum konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut perubahan melalui sistem adendum, formal amandment (menurut teori KC Wheare, dan melalui badan legislatif (menurut CF Strong). Adapun sifat konstitusi Indonesia bila dilihat dari sudut pandang cara merubahnya maka tergolong sebagai konstitusi bersifat rigid. Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang muatan konstitusi, maka tergolong sebagai konstitusi bersifat fleksibel.

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BUNDARAN DOLOG

M Ongko Khoirurozy — 2025-04-30

Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak lepas dari adanya penentuan daripada pihak yang berhak dalam ganti rugi tersebut. Proses pemberian ganti kerugian atas pihak yang berhak memiliki potensi sengketa antara pihak–pihak yang merasa sama–sama memiliki dokumen yang sah. Potensi atas sengketa tersebut juga dapat menimbulkan indikasi terjadinya perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak lain untuk merebut hak yang dimiliki oleh pihak yang berhak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam pemberian ganti kerugian tersebut dapat dimanifestasikan dalam upaya menghalang–halangi pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian. Tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan apakah dalam pemberian ganti kerugian tersebut terdapat unsur-unsur yang memenuhi bentuk daripada PMH dan mengetahui terkait dengan pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada putusan No. 627/Pdt.G/2022/PN. Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian disini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terhadap perbuatan para Tergugat dalam hal ini memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum, sehingga para Tergugat terbukti melakukan PMH. Terhadap putusan No. 627/Pdt.G/2022/PN. Sby hakim memberikan pertimbangan terkait dengan alat bukti yang diajukan dengan melihat unsur formil dan materiil atau kebenaran yang atas terciptanya alat bukti tersebut. Berikutnya terkait dengan pemberian ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum tersebut hakim mempertimbangkan bahwasanya para Penggugat belum bisa membuktikan kerugian tersebut, sehingga petitum yang terkait masih belum dapat diakomodir dalam amar putusan tersebut.