Wijaya Putra Law Review

PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN RUANG SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN TATA RUANG DI INDONESIA

Leila Virdayanti H — 2026-04-30

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan pemanfaatan ruang sebagai modus pencucian uang dalam perspektif hukum tata ruang di Indonesia. Pesatnya perkembangan sektor properti dan real estate menjadikannya medium strategis bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui mekanisme transaksi, alih fungsi lahan, dan manipulasi perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis efektivitas penataan ruang serta keterkaitannya dengan praktik pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan penegakan hukum dalam penataan ruang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan ruang sebagai sarana pencucian uang, khususnya pada sektor properti dan real estate. Secara konseptual maupun praktis, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan tata ruang yang efektif memiliki peran strategis dalam mendukung pencegahan pencucian uang di Indonesia melalui penguatan sistem perizinan, integrasi data antar instansi, serta koordinasi antara lembaga penataan ruang dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, pengawasan tata ruang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA DAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN BELANDA

Danisa Nayla Qonita Putri — 2026-04-30

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menghadirkan permasalahan yang bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial secara bersamaan. Salah satu persoalan mendasar yang mengemuka adalah inkonsistensi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meskipun secara normatif mengadopsi double track system berupa pemidanaan dan rehabilitasi, dalam praktiknya cenderung lebih bersifat represif. Disparitas putusan pengadilan terlihat jelas ketika membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023, yang menjatuhkan hukuman penjara atas kepemilikan 0,197gram metamfetamina, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025 yang memerintahkan rehabilitasi medis bagi terdakwa dengan barang bukti 3,64 gram. Kondisi ini berkontribusi pada krisis kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan 40,6 persen dari total penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika, sekaligus mendorong tingginya angka residivisme. Penelitian ini mengkaji optimalisasi pendekatan hukum pidana dan rehabilitasi melalui perbandingan dengan sistem drug courts Amerika Serikat dan pendekatan harm reduction Belanda berdasarkan Opium Act 1976. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif-deskriptif mengungkap kelemahan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi norma, penguatan peran TAT, dan adaptasi model drug courts guna menciptakan konsistensi putusan hakim. Rekomendasi mencakup revisi Undang-Undang Narkotika, peningkatan kapasitas hakim, serta program percontohan pengadilan khusus narkotika dalam rangka mengurangi residivisme dan mewujudkan keadilan restoratif.

ELECTION OF LOCAL HEADS THROUGH THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL FROM A DEMOCRATIC PERSPECTIVE IN INDONESIA

Fikri Hadi — 2026-04-30

In essence, democracy can be defined as a system of government in which political decisions are made by the people or citizens either directly or through their elected representatives in general elections. The election of regional heads is one of the primary mechanisms for realizing popular sovereignty at the local level. Since 2005, Indonesia has implemented a system of direct elections for regional heads by the people as part of the post-reform era's direct democracy. By the end of 2025, the discourse on the idea of reverting regional elections to being conducted through the Regional People's Representative Council (DPRD) rather than through general elections as originally established-will gain momentum. Based on this background, the author aims to discuss the following: The election of regional heads through the Regional People's Representative Council (DPRD) is examined in light of the principles of democracy in Indonesia, and the implications of such elections on the quality of democracy and the legitimacy of regional leadership in Indonesia. This study employs normative research methods, utilizing legislative, conceptual, and historical approaches to examine the legal basis, relevance, and implications of the regional head election system conducted by the DPRD. The study found that the principle of democracy is not solely interpreted as the direct participation of the people in determining regional leaders, but can also be realized through the mechanism of representative democracy, where the Regional People's Representative Council (DPRD) as an institution resulting from general elections-possesses the legitimacy to represent the will of the people. However, the mechanism for electing regional heads through the DPRD faces significant challenges regarding the fulfillment of the principles of popular sovereignty, political participation, and accountability.

KAJIAN NORMATIF PENERAPAN PRINSIP RULE OF LAW DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Hermon Hermon — 2026-04-30

Artikel ini mengkaji secara normatif penerapan prinsip rule of law dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip rule of law telah diakomodasi dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah melalui prinsip legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktik, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait konsistensi pelaksanaan, disharmoni regulasi, efektivitas pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan penerapan rule of law secara substantif menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

DISPENSASI KAWIN: PEMENUHAN HAK ANAK ATAU CELAH EKSPLOITASI?

Andi Cakra Cindrapole — 2026-04-30

Penerapan kebijakan dispensasi kawin di Indonesia, meskipun dimaksudkan untuk melindungi anak dari perkawinan dini, sering kali membuka peluang penyalahgunaan yang dapat mengeksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan dispensasi kawin dalam konteks perlindungan hak anak, serta mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial yang muncul akibat praktik tersebut. Pendekatan normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis regulasi dispensasi kawin, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta untuk menggali praktik yang menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan anak dalam permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun tujuan kebijakan ini adalah melindungi anak, dalam praktiknya kebijakan ini sering kali digunakan untuk memenuhi kepentingan orang tua dan norma sosial di masyarakat. Hal ini merugikan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka karena tidak mengutamakan kesiapan anak untuk menikah. Ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan berpotensi mengabaikan hak anak untuk menyatakan persetujuan atau menilai kesiapan mereka secara mandiri. Penelitian ini menyarankan evaluasi dan reformasi kebijakan dispensasi kawin untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghindari potensi eksploitasi anak melalui jalur hukum. Dengan demikian, kebijakan ini lebih efektif melindungi hak-hak anak, bukan justru menjadi sarana mengeksploitasi mereka.

PRINSIP TRANSPARANSI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA

M. Abdim Munib — 2026-04-30

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan institusi negara yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada. Di samping kewenangan dalam aspek pengawasan, Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pelanggaran netralitas ASN selalu mewarnai dalam setiap ajang PIlkada. Sesuai dengan kewenangannya, Bawaslu telah menangani pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024, tidak terkecuali di kabupaten Bojonegoro. Namun, proses penegakan hukum yang diperankan, sesungguhnya tidak hanya sekadar untuk menjalankan kehendak regulasi, tetapi lebih jauh proses tersebut adalah untuk menumbuhkan kepercayaan publik atas berjalannya praktik berdemokrasi yang selaras dengan konstitusi. Oleh karena itu, transparansi harus diperlihatkan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran yang dapat menciderai prinsip Pilkada yang jujur dan adil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN belum diatur secara terperinci dalam peraturan, walaupun dalam praktiknya Bawaslu kabupaten Bojonegoro memberikan akses informasi kepada publik mengenai perkembangan penanganan pelanggaran. Dengan demikian disarankan kepada Pemerintah agar transparansi dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki daya mengikat dan menjadi pedoman serta berlaku menyeluruh bagi Badan Pengawas Pemilu.

HUKUM ADAT KEKERABATAN DALAM KERANGKA HUKUM ADAT DI INDONESIA

Fatma Afifah — 2026-04-30

Kemajemukan budaya di Indonesia berhubungan erat pada pembentukan karakter hukum pluralistik, di mana hukum adat tetap menjadi identitas sosiologis dan aturan hidup yang fundamental bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kekerabatan adat di Indonesia melalui tiga pilar utama: pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kekerabatan berdasarkan pertalian darah (genealogis) berfungsi sebagai fondasi utama dalam menentukan stratifikasi sosial, tanggung jawab pengasuhan, dan hak kewarisan dalam sistem patrilineal, matrilineal, serta bilateral. Pada konteks kekerabatan berdasarkan pertalian perkawinan, tercipta hubungan semenda yang mengatur status personal individu melalui berbagai model, seperti perkawinan jujur, semanda, maupun bebas, yang mencerminkan nilai komunal-kekerabatan. Sedangkan kekerabatan pertalian adat adalah sebagai mekanisme integrasi sosial non-biologis, seperti pengangkatan anak serta pengangkatan saudara yang memiliki legitimasi hukum kuat di masyarakat terkait. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum adat kekerabatan merupakan instrumen dinamis yang menjaga stabilitas struktur sosial dan kontinuitas tradisi lintas generasi di Indonesia.

URGENSI PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2029 TANTANGAN DAN PERAN KPU

Sri Handayani Retna Wardani — 2026-04-30

Dalam rangka untuk mensukseskan pemilihan umum, maka pemilu 2029 menjadi puncak pemajuan demokrasi procedural maupun substansial di era pasca reformasi. Pemilu merupakan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen demokrasi Pancasila menjadi arah dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang melakukan kajian terhadap prinsip demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Dipertajam dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Urgensi Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 Tantangan Dan Peran KPU. Hasil pengkajian tersebut ditemukan beberapa problematik dari pemilu sebelumnya dan menjadi Tantangan KPU dalam pemilu 2029.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA KELOMPOK RENTAN DI APLIKASI ONLINE

Dina Amelia Wulandari — 2026-04-30

Kemajuan teknologi yang pesat membawa dampak, fenomena pengemis online di aplikasi melibatkan kelompok rentan yang direkrut dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu melakukan live demi memperoleh gift. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder, teknik analisis bersifat preskriptif berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum dan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tindak pidana perdagangan orang pada kelompok rentan di aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum, Perbandingan hukum antara Indonesia dengan negara lain dan pembaruan hukum untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi modern.