Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)

FLEKSIBILITAS PENGATURAN LOKASI KERJA (WFH DAN WFO) DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DISPENDUK CAPIL KABUPATEN GRESIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Dewi Suprobowati, Dharmawan Adhi Surya — Tue, 30 Jul 2024 12:14:34 SE Asia Daylight Time

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fleksibilitas pengaturan lokasi kerja (WFH
dan WFO) dalam meningkatkan kinerja serta faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja ASN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik di Masa Pandemi Covid-19. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunaakanwawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan Sistem kerja WFO dan WFH dilaksanakan ada perbedaan
sarana prasarana yang disediakan. Tidak semua sarana prasarana ketikaWFO ada ketika WFH.
Seperti contohnya tidak semuanya disediakan laptop maupun printer untuk mencetak berkas.
Fleksibilitas sistem WFH dan WFO dalam meningkatkan kinerja ASN dapat ditentukan dari
seberapa kondusif situasi untuk dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Bekerja dari rumah atau
WFH sendiri akan memberi kenyamanan dan produktivitas yang berbeda tergantung pada jenis
pekerjaan, ketersediaan teknologi, kondisi psikologis dan preferensi individual.
Faktor – faktor yang mendukung maupun yang menghambat kinerja ASN yaitu: faktor
personal atau individual, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual
(situasional). Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung
kinerja ASN Dispenduk Capil Gresik dalam menerapkan WFH dan WFO faktor kepemimpinan
dan faktor tim. Sedangkan yang sedikit menjadi penghambat ialah faktor individual, faktor
sistemdan faktor kontekstual. Sistem WFH yang diterapkan secara mendadak tidak serta merta
dapat dilaksanakan dengan mudah oleh para pegawai.

TRANSFORMASI E-KTP MENJADI KTP DIGITAL MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Aisyah Aulia Zahro, Elli Setiyo Wahyuni — Tue, 30 Jul 2024 13:31:42 SE Asia Daylight Time

The Surabaya City Dukcapil Office has introduced the Digital Population Identity (DPI), an online tool that aims to enhance population administration services by making them more streamlined and efficient. This research aims to assess the utilisation of the DPI Application in promoting efficient population administration in the Bulak Banteng Subdistrict. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. The research findings indicate that citizen engagement in utilising the DPI application is manifested through the perceived advantages experienced by residents, such as convenience, time-saving, and the ability to register from anywhere, eliminating the need to visit the office. Consequently, individuals only need to visit Bulak Banteng Subdistrict to collect their prepared documents. Nevertheless, not all individuals opt for services solely through the DPI programme, as there are still inhabitants who remain unaware of the availability of services facilitated by the DPI application. Individuals exhibit a greater level of ease when the service is delivered directly to their workplace, as there is a presumption that utilising the programme will be more challenging. Therefore, this study concludes that the Surabaya City Dukcapil Department's innovation of providing services through the DPI application offers convenience to the community, particularly millennials. However, the implementation of the introduction is suboptimal, and there are instances where the application service is inaccessible to the community, thereby impacting people's willingness to use the DPI application.

DAMPAK INVESTASI SWASTA DAN PUBLIK TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS: PROVINSI PENGHASIL NIKEL DI INDONESIA)

Daniel Ananta Talmera — Tue, 30 Jul 2024 13:58:18 SE Asia Daylight Time

The aim of this study is concluding whether the realization of public investment and private investment has reduced the number of poverties in Nickel Producing Provinces in Indonesia. By using 4 cross-province data from 2013 to 2022. This paper examines the relationship between the foreign direct investment realization, domestic direct investment realization, public investment and the number of poverty. By using Regression Analysis we found that domestic direct investment has significant effect on poverty reduction. Meanwhile foreign direct investment Realization and public investment realisation has no significant effect on poverty reduction in South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi and North Maluku

EFEKTIVITAS PELAYANAN KARANTINA TUMBUHAN PADA UNIT PELAYANAN I DI BALAI KARANTINA PERTANIAN SURABAYA

Amalia Lusi Nursafitri — Tue, 30 Jul 2024 23:09:11 SE Asia Daylight Time

This study address to the effectiveness of plant quarantine services at Service Unit I at the Surabaya Agricultural Quarantine Center, as well as factors that influence and efforts to improve its effectiveness. The following research method is descriptive qualitative. The research subjects being the leadership, service staff and service users of the Surabaya Agricultural Quarantine Center. Sources of information were determined using purposive sampling techniques, data collection techniques through interviews, documentation and literature studies, and data analysis techniques with data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) The effectiveness of plant quarantine services tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy runs quite effectively and efficiently so that service users feel satisfied with the service. (2) Factors that influence, namely awareness factors, regulatory factors, organizational factors, facilities and infrastructure factors, income factors and employee skills factors, carry out their responsibilities to serve the community well, sufficiently apply the rules that have been enacted, communication between leaders and employees goes well enough. (3) Efforts to improve with training and Competency Based Training (CBT) are expected to be able to develop expertise or skills specifically and have the aim of achieving work results based on performance targets that have been set.

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN RUMAH PADAT KARYA DI GUBENG SURABAYA

Mulus Sugiharto, Ismi Azizah — Mon, 12 Aug 2024 07:26:54 SE Asia Daylight Time

Poverty is a multidimensional problem related to the inability to access economic, sociocultural, political, and participation in society. Poverty is also one of the problems faced by people in urban areas, until now the problem of poverty has not been resolved. The government has tried to overcome this problem through the Urban Poverty Reduction Program (PPKP), with one of its programs through the Urban Labor Intensive Program (PKP). This research uses qualitative research with a descriptive approach, using public policy evaluation dimension criteria to evaluate the implementation of the Viaduct by the Gubeng Labor-Intensive House Program according to William Dunn. This study aims to evaluate and determine the supporting and inhibiting factors for implementing the Labor Intensive program through Viaducy by Gubeng in Gubeng District, Surabaya City. The efficiency of the evaluation of the Viaduct by Gubeng Labor-Intensive House Program cannot be said to be efficient because the Surabaya City Government's efforts to finance the Viaduct by Gubeng until it can stand as it is now have not completely alleviated poverty in Gubeng District. Suggestions can be given that can later improve or improve the activities of the Viaduct by Gubeng Labor Intensive Policy Program: 1. It is necessary to implement a work package program whose training is more specific to Labor-Intensive programs such as one of them is Viaduct by Gubeng 2. The Surabaya City Government must focus more on the talents and interests of the people of Gubeng District.

IMPLEMENTASI KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SUMENEP ( Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep )

Ida Syafriyani, Imam Hidayat, Tasya Fara Marcella — Mon, 12 Aug 2024 00:00:00 SE Asia Daylight Time

Pemenuhan kuota 30% pada penempatan perempuan dalam ranah politik pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjadi di Kabupaten Sumenep sampai pada saat ini masih belum mencapai sesuai keinginan. Padahal kebijakan kuota 30% hadir sebagai upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD yang telah diperkuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 pada pasal 245 tentang keterwakilan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, anggota perempuan DPRD Kabupaten Sumenep, salah satu anggota caleg perempuan yang gagal dalam Pemilu tahun 2019 dan anggota partai yang ada di Kabupaten Sumenep.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% sebagai persyaratan dalam pemilu Sumenep masih belum sepenuhnya dikatakan berhasil, yaitu dilihat dari perwakilan perempuan yang sudah duduk di lembaga legislatif yang hanya terdapat 3 orang saja. Hal tersebut dipicu dari permasalahan kurang memadainya sumberdaya yang ada terkait dengan keberanian, kepercayaan, budaya patriarki dan keterampilan dalam ikut berpartisipasi dalam ranah politik.