IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SIA SPBE) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG TERINTEGRASI  DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Desy Tri Setyorini; Supriyanto Supriyanto; Sarpan Sarpan

doi:10.38156/jisp.v5i2.360

Desy Tri Setyorini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Supriyanto Supriyanto Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Sarpan Sarpan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

DOI: https://doi.org/10.38156/jisp.v5i2.360

Keywords: SIA SPBE, Implementasi Kebijakan, Transformasi Digital, E-Government, Kota Probolinggo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi
Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE)
serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Kota Probolinggo.
SIA SPBE merupakan aplikasi yang diluncurkan Kementerian PANRB untuk
mensinkronisasikan arsitektur teknologi informasi antara pemerintah pusat dan daerah
sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.
Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang
dipilih secara purposive, terdiri dari 2 informan kunci dari Bagian Organisasi Setda, 5
informan utama dari Diskominfo, dan 6 informan tambahan dari OPD pengguna
(Bappeda, DPMPTSP, Dispendukcapil). Pengumpulan data dilengkapi dengan
observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi. Kerangka analisis
dibangun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup
dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIA SPBE berhasil meningkatkan
indeks SPBE Kota Probolinggo dari 3,1 menjadi 4,04 (peningkatan 30,3%) dalam satu
tahun. Level arsitektur SPBE meningkat dari level 1 ke level 4, menandakan
tersusunnya dokumen arsitektur yang sesuai standar nasional. Namun, penelitian
menemukan empat kategori kendala utama: (1) Keterbatasan SDM dengan 100%
informan menyatakan gap kompetensi teknis; (2) Kendala infrastruktur dengan sistem
hanya mampu menampung 5 pengguna bersamaan untuk 37 OPD (rasio 1:7,4); (3)
Koordinasi yang belum optimal dengan hanya 38% informan menyatakan efektif; (4)
Belum ada alokasi anggaran khusus SPBE dalam APBD. Kesimpulannya, meskipun
terjadi peningkatan indeks yang signifikan, diperlukan penguatan pada aspek SDM,
infrastruktur, koordinasi, dan anggaran untuk optimalisasi implementasi SIA SPBE.