IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI DI KELURAHAN PUCANGANOM KABUPATEN SIDOARJO

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan integrasi aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Pucanganom Kabupaten Sidoarjo. SIPRAJA dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat kelurahan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat pemanfaatan dan efektivitas layanan digital oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi. Model ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi melalui SIPRAJA diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui SIPRAJA di Kelurahan Pucanganom telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Variabel komunikasi belum berjalan efektif karena sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital masih terbatas. Variabel sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan pada kompetensi aparatur meskipun infrastruktur relatif tersedia. Disposisi aparatur cenderung positif, namun belum konsisten dalam mendukung pelayanan digital secara proaktif, sementara struktur birokrasi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna mengoptimalkan implementasi SIPRAJA sebagai bagian dari kebijakan SPBE di tingkat kelurahan