Analisis kebijakan e-goverment pada sistem Sisemar untuk optimalisasi administrasi persuratan (studi kasus pada Sub. Bagian Tata Usaha di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang)

Abstract

Sistem administrasi sangat dibutuhkan di setiap organisasi pemerintahan, kantor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang identik dengan penata usaha seperti menghimpun warkat atau dokumen, mencatat ke dalam buku agenda, setelah itu dilakukan mengolah, menggadakan, selanjutnya pengiriman dan penyimpanan warkat atau dokumen. Kegiatan kantor tidak terlepas dari pengelolaan, tanpa adanya pengelolaan dalam kantor, akan menyulitkan dalam tercapainya tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskirptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Menurut Indrajit (2020) Penerapan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan diperhatikan oleh sektor publik. Harvard JFK School of Government mengemukan ada tiga elemen sukses penerapan e-Government yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh sungguh, yaitu : Support, Capacity dan Value. Hasil dari data yang dianalisis yaitu Penerapan kebijakan e-goverment pada sistem Sisemar untuk optimalisasi administrasi persuratan pada Sub. Bagian Tata Usaha di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih membutuhkan peningkatan. Salah satunya adalah membangun e-Government melalui langkah-langkah praktis dan tujuan terukur yang mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan utama penerapan e-Government di Indonesia. UU menekankan perlunya mendukung pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi melalui kerangka hukum dan peraturan yang memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan aman.