JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SIA SPBE) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG TERINTEGRASI DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:09SE Asia Daylight Time

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi
Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE)
serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Kota Probolinggo.
SIA SPBE merupakan aplikasi yang diluncurkan Kementerian PANRB untuk
mensinkronisasikan arsitektur teknologi informasi antara pemerintah pusat dan daerah
sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.
Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang
dipilih secara purposive, terdiri dari 2 informan kunci dari Bagian Organisasi Setda, 5
informan utama dari Diskominfo, dan 6 informan tambahan dari OPD pengguna
(Bappeda, DPMPTSP, Dispendukcapil). Pengumpulan data dilengkapi dengan
observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi. Kerangka analisis
dibangun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup
dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIA SPBE berhasil meningkatkan
indeks SPBE Kota Probolinggo dari 3,1 menjadi 4,04 (peningkatan 30,3%) dalam satu
tahun. Level arsitektur SPBE meningkat dari level 1 ke level 4, menandakan
tersusunnya dokumen arsitektur yang sesuai standar nasional. Namun, penelitian
menemukan empat kategori kendala utama: (1) Keterbatasan SDM dengan 100%
informan menyatakan gap kompetensi teknis; (2) Kendala infrastruktur dengan sistem
hanya mampu menampung 5 pengguna bersamaan untuk 37 OPD (rasio 1:7,4); (3)
Koordinasi yang belum optimal dengan hanya 38% informan menyatakan efektif; (4)
Belum ada alokasi anggaran khusus SPBE dalam APBD. Kesimpulannya, meskipun
terjadi peningkatan indeks yang signifikan, diperlukan penguatan pada aspek SDM,
infrastruktur, koordinasi, dan anggaran untuk optimalisasi implementasi SIA SPBE.

ANALISIS NEW PUBLIC SERVICE DALAM LAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:11SE Asia Daylight Time

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi perizinan, salah satunya melalui penertiban pelayanan terpadu satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, dengan fokus pada implementasi paradigma New Public Service (NPS). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan melibatkan 150 responden yang merupakan penerima layanan perizinan di DPMPTSP Kota Probolinggo. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik accidental sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Probolinggo dengan paradigma New Public Service secara umum berada dalam kategori baik. Temuan ini didukung oleh evaluasi terhadap tujuh sub-variabel kunci. Aspek melayani masyarakat berkategori baik, didominasi oleh daya tanggap petugas yang responsif. Prinsip mengutamakan kepentingan publik juga berkategori baik, dengan kenyamanan pelayanan sebagai faktor dominan. Sub-variabel menghargai masyarakat menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama dalam penghargaan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal bertindak demokrasi, pelayanan dinilai baik, didominasi oleh tanggung jawab pelayanan yang jelas. Aspek akuntabilitas juga berkategori baik, dengan penekanan pada pelayanan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Konsep melayani daripada mengendalikan berkategori baik, tercermin dari pelayanan yang sesuai jam kerja. Terakhir, sub-variabel menghargai orang juga dinilai baik, didominasi oleh penghargaan dan pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa DPMPTSP Kota Probolinggo telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip NPS dalam memberikan layanan perizinan.

KUALITAS PELAYANAN AKTIVASI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN KEDOPOK KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:13SE Asia Daylight Time

Kualitas pelayanan publik merupakan aspek penting yang dapat diukur untuk
menilai tingkat kepuasan masyarakat. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan
dampak positif terhadap kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam menerima
layanan. Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo merupakan
salah satu wilayah yang menunjukkan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik, khususnya dalam hal aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan aktivasi IKD dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel ditentukan
menggunakan rumus Slovin, dengan total responden sebanyak 62 orang yang dipilih
secara proporsional dari masing-masing RW.
Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif berdasarkan lima dimensi, yaitu
Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa seluruh dimensi termasuk dalam kategori kualitas pelayanan
sangat tinggi. Dimensi Tangibles unggul pada aspek penampilan petugas yang rapi.
Reliability menunjukkan keandalan pelayanan secara konsisten. Responsiveness

mencerminkan daya tanggap tinggi, terutama dalam menyambut masyarakat dengan
ramah. Assurance terlihat dari kemampuan petugas dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat secara tepat. Sementara itu, Empathy ditunjukkan melalui perhatian
individu yang diberikan petugas kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, kualitas pelayanan aktivasi IKD di Kelurahan Kedopok dinilai
sangat tinggi pada semua dimensi, yang mencerminkan komitmen aparatur kelurahan
dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PROBOLINGGO SMART DIGITAL MELAYANI MASYARAKAT (PORTAL EMAS) DI KELURAHAN KEDUNGGALENG KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:14SE Asia Daylight Time

Implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat (Portal EMAS) di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Portal EMAS digunakan sebagai dasar inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, keakuratan, dan kualitas informasi serta layanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang termasuk ASN, RT/RW, dan warga pemohon layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Portal EMAS secara normatif telah memiliki landasan hukum dan struktur kelembagaan yang jelas. Namun, pada praktiknya masih ditemui berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya peran RT/RW, serta gangguan teknis sistem dan jaringan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, George C. Edwards III, dan Merilee S. Grindle mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta konteks sosial-politik lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Portal EMAS telah membawa perubahan positif dalam pelayanan publik, efektifitas implementasinya masih belum optimal. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi berkelanjutan, integrasi sistem lintas sektor, serta dukungan politik dan anggaran yang konsisten agar Portal EMAS benar-benar dapat menjadi instrumen pelayanan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI DANA KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBONSARI WETAN KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:16SE Asia Daylight Time

Implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
Kebonsari Wetan Kota Probolinggo sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik
Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, diberikan dukungan pendanaan dana
alokasi umum tambahan bagi kelurahan di kabupaten atau kota untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 15
informan yang termasuk ASN, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Masyarakat. Analisis
menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, George C. Edwards III, dan
Merilee S. Grindle mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor
faktor struktural, aktor dan sumber daya, konteks sosial dan politik, feedback dan evaluasi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi dana kelurahan dalam upaya
peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kebonsari Wetan telah berjalan sesuai
dengan tujuan kebijakan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dan
menunjukkan kebermanfaatan bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kekurangan yaitu
belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelaksanaan dana kelurahan di
Kota Probolinggo yang berdampak pada inkonsistensi teknis di lapangan dan ditemukan
keterbatasan dalam kapasitas administrasi pegawai kelurahan dan teknis pengelolaan keuangan
oleh Pokmas yang menjadi penghambat dalam efektivitas pelaksanaan program.

PENGARUH PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KA

2025-09-09T07:22:18SE Asia Daylight Time

Reformasi birokrasi telah menghadirkan berbagai instrumen untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, namun efektivitas implementasinya di tingkat operasional masih menimbulkan pertanyaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan sistem pengawasan terhadap kinerja aparatur di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Studi kuantitatif dengan pendekatan sensus melibatkan 30 aparatur sipil negara menggunakan analisis regresi linear berganda. Instrumen penelitian mengukur tiga variabel utama: implementasi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2024, efektivitas sistem pengawasan, dan tingkat kinerja pegawai. Temuan mengejutkan menunjukkan bahwa TPP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (β=0,060; p=0,704), demikian pula pengawasan (β=-0,069; p=0,662). Model penelitian hanya menjelaskan 1,2% variasi kinerja pegawai, mengindikasikan dominasi faktor-faktor lain dalam menentukan kinerja aparatur. Hasil ini menantang asumsi konvensional tentang efektivitas pendekatan insentif dan pengawasan dalam manajemen ASN, terutama untuk pegawai senior dengan motivasi intrinsik tinggi. Penelitian menyarankan pergeseran paradigma dari pendekatan transaksional ke transformasional, dengan fokus pada kepemimpinan inspiratif, budaya organisasi, dan pengembangan kompetensi untuk optimalisasi kinerja ASN.

IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN TERBUKA DI DISPERINNAKER KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:20SE Asia Daylight Time

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinnaker) sebagai upaya dalam mengurangi pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis kompetensi telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kurikulum berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia industri, serta pelatihan praktik langsung sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Faktor pendukung pelaksanaan program pelatihan berbasis Kompetensi meliputi tersedianya tenaga pelatih, fasilitas pelatihan, dan dukungan kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya alat praktik yang mutakhir. Meskipun begitu, program ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta dan mendorong sebagian lulusan untuk bekerja atau berwirausaha.

Pada pelaksanaan Program pelatihan berbasis Kompetensi diperlukan monitoring dan evalusi pasca pelatihan, agar kita bisa tahu seberapa besar peningkatan performa peserta dan dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas, kualitas kerja, serta penempatan tenaga kerja. adapun evaluasi berkelanjutan serta peningkatan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

2025-09-09T07:22:22SE Asia Daylight Time

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif, dengan informan penelitiannya diambil secara purposive sampling, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu Kepala Dinas, sekretaris, Kepala bidang dan masyarakat yang mengurus izin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang dilihat dari dimensi tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan pelayanan) dan emphaty (kemampuan dalam memahami) secara umum sudah cukup baik. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang perlu memperkuat fungsi penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan dengan melengkapi dan mengembangkan struktur organisasi, sehingga fungsi pelayanan baik pada pelayanan online, front office maupun back office dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan penambahan staf yang sesuai dengan kebutuhan saran prasanan untuk memenuhi palayanan perizinan.

FEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK SMART DIGITAL LAYANAN METEOR DI KOTA PROBOLINGGO

2025-09-09T07:22:26SE Asia Daylight Time

Modernisasi membuat perubahan menyeluruh dari cara hidup yang tradisional atau pramodern. Konsep digitalisasi mencakup perubahan menyeluruh dari kehidupan masyarakat tradisonal dari segi teknologi dan organisasi sosial ke model ekonomi dan politik. Perkembangan ini menuntut penggunaan teknologi dalam berbagai aspek, dengan menciptakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pemerintah Kota probolinggo telah mengambil langkah inovatif dengan meluncurkan layanan “Meteor” guna menanggapi kasus kegawatdaruratan melalui call center 112 di wilayah Kota Probolinggo. Layanan Meteor dari Pemerintah Probolinggo ini diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo pada 19 Maret 2023 yang lokasi pusat informasinya berada di Kantor Wali Kota Probolinggo dengan sebutan Command Center dan berkembang dengan membuat Gedung Meteor sebagai sarana terintegrasinya call center 112 Layanan Kegawat daruratan di Kota Probolinggo yang bersinergi dengan Kepolisian Resort Probolinggo Kota, Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo dan instansi terkait lainnya. Layanan Meteor ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan menjadi pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Probolinggo.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Pelayanan Publik Smart Digital Layanan Meteor di Kota Probolinggo dan mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelayanan Publik Smart Digital Layanan Meteor di Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, Kelurahan Kademangan, Warga Kademangan dan Media dan Menggunakan teori efektivitas dari Gibson dan Steers yang menekankan dengan 5 Kriteria yaitu Produksi/Produktivitas, Mutu atau Kualitas, Efisien, Fleksibelitas, dan Kepuasan.

Hasil analasis data kualitatif yang telah dikumpulkan melalui teori efektivitas dari Gibson dan Steers bahwa Pelayanan Publik Smart Digital Layanan Meteor di Kota Probolinggo telah berjalan efektif dan efisien. Kecepatan dalam Pelayanan kepada masyarakat disimpulkan sudah cukup baik, dan kemudahan penggunaan call center 112 berjalan cukup baik. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelayanan Publik Smart Digital Layanan Meteor di Kota Probolinggo yaitu tersedianya sarana dan prasarana khususnya 5 M yaitu (Man, Method, Machine, Money, Material) dan Kebijakan dari pimpinan yang membuat semua instansi memiliki wewenang untuk menjalankan layanan dalam mengatasi keadaan kegawat daruratan yang ada di masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas dari Layanan Meteor ini maka Perlu adanya peningkatan teknologi terutama melakukan upgrade jaringan, sehingga tidak ada lagi masyarakat Kota probolinggo yang akan melakukan panggilan kepada call center 112 Kota Probolinggo malah terhubung ke call center 112 Kabupaten Probolinggo dan menambah sarana prasarana kamera CCTV disejumlah lokasi di Kota Probolinggo agar dapat memantau dan mencegah adanya tindak kejahatan serta mengantisipasi keterlambatan penanganan atas suatu keadaan kegawat daruratan.

Dinamika Pelaksanaan Program Padat Karya Surabaya dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kecamatan Genteng

2025-09-09T07:22:29SE Asia Daylight Time

Program Padat Karya merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam merespons peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran pasca pandemi Covid-19, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi seperti Kecamatan Genteng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumen. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mencakup enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya di Kecamatan Genteng mampu mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Meski demikian, keterbatasan anggaran, lemahnya sistem monitoring, dan belum meratanya distribusi program menjadi tantangan utama. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya evaluasi berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan kegiatan padat karya di sektor digital dan ekonomi kreatif agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar kerja.

Kata Kunci: kemiskinan, padat karya, pemberdayaan, implementasi kebijakan, Surabaya.