JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN MOTIVASI ANGGOTA TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI STUDI PADA PRIMKOPAL MAKO LANTAMAL V SURABAYA UNIT SIMPAN PINJAM

2026-05-03T16:01:21SE Asia Daylight Time

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan motivasi anggota terhadap kepuasan anggota koperasi pada unit simpan pinjam Primkopal Mako Lantamal V Surabaya. Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan keuangan yang mudah diakses. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pelayanan yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap anggota koperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan antara variabel kualitas pelayanan dan motivasi anggota terhadap kepuasan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota. Pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional mampu meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan anggota dalam menggunakan layanan koperasi. Selain itu, motivasi anggota juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota. Anggota yang memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap manfaat koperasi cenderung lebih aktif berpartisipasi dan merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Secara simultan, kualitas pelayanan dan motivasi anggota memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan anggota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan motivasi anggota menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan anggota serta keberlanjutan koperasi.

EFEKTIVITAS PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI APLIKASI E-KATALOG DI KANTOR DPRD KABUPATEN SIDOARJO

2026-05-03T16:01:23SE Asia Daylight Time

Pengadaan makanan dan minuman di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui aplikasi e-Katalog sebagai wujud implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan aplikasi e-Katalog dalam pengadaan makanan dan minuman di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan tiga dimensi utama yaitu efektivitas hasil, efektivitas integrasi, dan efektivitas adaptasi organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua DPRD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, staf administrasi pengadaan, dan penyedia katering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Katalog telah meningkatkan ketepatan waktu pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi (Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025), efisiensi anggaran, transparansi proses, dan kepuasan pengguna. Integrasi antarunit kerja telah berjalan secara prosedural meskipun belum sepenuhnya substantif. Adaptasi teknis aparatur sudah berlangsung, namun adaptasi budaya kerja dan penyempurnaan SOP masih diperlukan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa e-Katalog efektif dalam meningkatkan kinerja pengadaan makanan dan minuman di DPRD Kabupaten Sidoarjo, namun perlu penguatan kapasitas SDM dan peningkatan fleksibilitas sistem untuk menghadapi kebutuhan kegiatan yang dinamis.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI DI KELURAHAN PUCANGANOM KABUPATEN SIDOARJO

2026-05-03T16:01:25SE Asia Daylight Time

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan integrasi aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Pucanganom Kabupaten Sidoarjo. SIPRAJA dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat kelurahan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat pemanfaatan dan efektivitas layanan digital oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi. Model ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi melalui SIPRAJA diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui SIPRAJA di Kelurahan Pucanganom telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Variabel komunikasi belum berjalan efektif karena sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital masih terbatas. Variabel sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan pada kompetensi aparatur meskipun infrastruktur relatif tersedia. Disposisi aparatur cenderung positif, namun belum konsisten dalam mendukung pelayanan digital secara proaktif, sementara struktur birokrasi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna mengoptimalkan implementasi SIPRAJA sebagai bagian dari kebijakan SPBE di tingkat kelurahan

Manajemen Strategi Optimalisasi Pajak Restoran Berbasis Digital di BPPKAD Kota Probolinggo (Studi Kasus)

2026-05-03T16:01:28SE Asia Daylight Time

Pajak Restoran merupakan kontributor signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo. Memasuki tahun 2026, tantangan digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen menuntut strategi yang lebih lincah. Penelitian ini menganalisis manajemen strategi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan analisis SWOT, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Real-time Transaction Monitoring (RTTM) dan integrasi data dengan platform food delivery menjadi kunci keberhasilan. Hasilnya, Kota Probolinggo berhasil meminimalisir kebocoran pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan sebesar 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA KALIGORO MOJOKERTO

2026-05-03T16:01:29SE Asia Daylight Time

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai keterbatasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Kaligoro, Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Desa Kaligoro telah berjalan secara parsial dan adaptif, terutama pada aspek perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Namun, perencanaan kinerja belum sepenuhnya didukung indikator yang terukur dan berorientasi hasil, serta pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja masih bersifat administratif. Meskipun demikian, penerapan SAKIP memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran aparatur desa terhadap akuntabilitas dan orientasi pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SAKIP relevan sebagai instrumen peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa dengan penguatan kapasitas aparatur dan sistem kinerja yang terintegrasi.

INTEGRASI DATA ANALYTICS DALAM PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH: PENDEKATAN EVIDENCE-BASED UNTUK EFISIENSI PUBLIK

2026-05-03T16:01:30SE Asia Daylight Time

Perencanaan strategis pemerintah sering terkendala dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan efisien akibat keterbatasan data yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan data analytics dalam perencanaan strategis pemerintah dengan pendekatan evidence-based guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kasus di instansi pemerintah daerah, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data analytics mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat, cepat, dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi publik. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis, yaitu memberikan kerangka bagi lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan strategi berbasis bukti serta memperkuat literatur manajemen strategis sektor publik di era digital, sekaligus mendorong adopsi teknologi data-driven untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

Analisis kebijakan e-goverment pada sistem Sisemar untuk optimalisasi administrasi persuratan (studi kasus pada Sub. Bagian Tata Usaha di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang)

2026-05-03T16:01:31SE Asia Daylight Time

Sistem administrasi sangat dibutuhkan di setiap organisasi pemerintahan, kantor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang identik dengan penata usaha seperti menghimpun warkat atau dokumen, mencatat ke dalam buku agenda, setelah itu dilakukan mengolah, menggadakan, selanjutnya pengiriman dan penyimpanan warkat atau dokumen. Kegiatan kantor tidak terlepas dari pengelolaan, tanpa adanya pengelolaan dalam kantor, akan menyulitkan dalam tercapainya tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskirptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Menurut Indrajit (2020) Penerapan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan diperhatikan oleh sektor publik. Harvard JFK School of Government mengemukan ada tiga elemen sukses penerapan e-Government yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh sungguh, yaitu : Support, Capacity dan Value. Hasil dari data yang dianalisis yaitu Penerapan kebijakan e-goverment pada sistem Sisemar untuk optimalisasi administrasi persuratan pada Sub. Bagian Tata Usaha di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih membutuhkan peningkatan. Salah satunya adalah membangun e-Government melalui langkah-langkah praktis dan tujuan terukur yang mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan utama penerapan e-Government di Indonesia. UU menekankan perlunya mendukung pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi melalui kerangka hukum dan peraturan yang memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan aman.

MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK DENGAN PENGGUNAAN E-BUDDY DALAM SURAT – MENYURAT Di SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO

2026-05-03T16:01:34SE Asia Daylight Time

Globalisasi teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan dengan peranannya dalam penciptaan, penyimpanan, transmisi, dan distribusi informasi.Aspek utama Manajemen Strategis yaitu menyediakan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan dukungan teknis untuk DPRD. Aplikasi E-buddy merupakan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang di dalam aplikasi tersebut mencakup tentang bagaimana pengelolaan surat menyurat di lingkungan instansi pemkab Sidoarjo hal ini juga sebagai Upaya dalam mewujudkan good governance. Pembahasan dalam artikel iniemggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, untuk mendeskripsikan penggunaan aplikasi E-Buddy di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulannya bahwa Aplikasi E-Buddy adalah langkah strategis yang baik dalam modernisasi sektor publik di DPRD Sidoarjo, namun strategi pengembangan harus berfokus pada peningkatan infrastruktur IT (server, jaringan), pengembangan fitur integrasi data yang lebih baik, dan program literasi digital bagi seluruh ASN untuk mengatasi kelemahan operasional agar tujuan strategis transformasi digital dapat tercapai secara optimal

MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK: KUNCI ADAPTASI PEMERINTAH DI ERA VUCA

2026-05-03T16:01:35SE Asia Daylight Time

Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menuntut pemerintah untuk memiliki kapasitas adaptasi strategis yang tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran manajemen strategi sektor publik sebagai instrumen utama adaptasi pemerintah di era VUCA. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur terhadap buku dan jurnal ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai publik mampu meningkatkan kinerja, efektivitas kebijakan, dan kepercayaan masyarakat. Manajemen strategi menjadi kunci bagi pemerintah untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi dinamika lingkungan yang kompleks dan tidak pasti.

STRATEGI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DALAM MENUMBUHKAN BUDAYA LITERASI DI KABUPATEN BANGKALAN

2026-05-03T16:01:36SE Asia Daylight Time

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menumbuhkan budaya literasi di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut terlihat dari beberapa faktor yang masih belum optimal seperti sumber daya manusia ( pustakwan ) yang sangat minim sekali, kurangnya pemahaman terhadap program kerja serta belum optimalnya sosialisasi program kerja literasi kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 7 informan dan data sekunder dengan empat macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literatur/dokumentasi), studi lapangan (observasi dan wawancara), serta triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Strataegi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Menumbukan Budaya Literasi yang diukur dengan 3 (tiga) dimensi dan terdiri dari 9 (sembilan) indikator, diketahui bahwa 2 indikator sudah berjalan optimal, sementara 7 indikator belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada beberapa hambatan yang meliputi: masih kurang pahamnya terhadap program kerja; kurang optimalnya dalam memanfaatkan peluang; kurangnya sumber daya manusia sehingga adanya kekosongan jabatan; masih kurangnya sumber anggaran; serta masyarakat yang kurang mengetahui setiap kegiatan yang ada di perpustakaan daerah karena kurang pekanya masyarakat terhadap literasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu; melakukan kerja sama kepada setiap instansi baik dinas dan pusat – pusat pendidikan; mengajukan anggaran dana untuk penunjang program kerja; serta menyediakan kotak saran baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui sosial media dan website.