PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK
Abstract
Hukum profetik adalah hukum yang mengedepankan 3 pilar profetik yaitu humanisme, liberasi, dan transedental. Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum profetik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus atau isu hukum yang hendak diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 153 ayat 1 huruf (e) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan secara jelas bahwa setiap pekerja perempuan yang sedang mengambil cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran, dan cuti menyusui tidak boleh dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih alasan apapun. Kesimpulan dari makalah ini adalah hukum ketenagakerjaan sangat erat hubungannya dengan hukum profetik, mengapa demikian Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan meliputi tiga nilai utama yang ada dalam hukum profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transedental. Dalam makalah ini mengambil kasus tenaga kerja perempuan yang terlindungi hak-hak khususnya melalui undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
References
Buku :
Absori, et.al, Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan. Yogyakarta : Ruas Media, 2018.
Asikin, Zainal. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Dedessus-le-Moustier, Gilles. Droit du Travail Barreau et Concours Administratifs. Levalloi-Perret, 2014.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung: Armico, 2003.
Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Cet.VIII. Bandung: Mizan, 1998.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana, 2011.
Roshdi, Saïd. Principes Constitutionnels et Personne Humaine au Koweit, dalam Les Constitutions des Pays. Bruxelles: Emile Bruylant, 1999.
Santoso, Agus. Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012.
Siau, Bruno. Droit du travail. Bruxelles: Larcier, 2014.
Susanto, et.al. Pengantar Hukum Bisnis. Pamulang: Universitas Pamulang, 2019.
Widianti, Agnes. Hukum Berkeadilan Gender. Jakarta: Kompas, 2005.
Syamsudin, M., Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen). Yogyakarta: Pusat Study Hukum FH-UII, 2013.
Makalah / Artikel / Prosiding :
Maksum, M. “Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Maroko”. Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram 15, no. 2 (2016): 281-295.
Miladiyanto, S., & Ariyanti, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia)”. Jurnal Panorama Hukum 2, no. 1 (2017): 52-68.
Muhamad, Iqbal., "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum”. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9, no. 1 (2018): 87-100.
Novitasari, Indah Anggraini., et.al, “Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara”, Mimbar Keadilan 16, no. 1, (Februari 2023): 78-91.
Supriyadi dan Ivan Yudharta, ”Maslahah Dibalik Penundaan Pilkada: Pemikiran yang Dilandaskan pada Kajian Hukum Profetik”, Mercusuar, 31 Maret 2020.
Supriyadi, “Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8, no. 2 (Oktober 2020): 91-109.
Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang- Undang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8).
Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647).
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 1979.
International Labour Organization's Convention No. 29.
International Labour Organization's Convention No. 87.
International Labour Organization's Convention No. 98.
International Labour Organization's Convention No. 100.
International Labour Organization's Convention No. 105.
International Labour Organization's Convention No. 111.
International Labour Organization's Convention No. 120.
International Labour Organization's Convention No. 138.
International Labour Organization's Convention No. 144.
International Labour Organization's Convention No. 182.
Internet :
Shidarta, “Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, Dan Transendensi“, Mei 2019, https://business-
law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
