THE LEGAL POLICY OF OLD AGE SECURITY REGARDING THE PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR OLD AGE SECURITY PAYMENTS
Abstract
One of the social security programs established by the government is old-age security. Old-age security is prepared to guarantee workers when entering retirement, workers who experience permanent total disability, or death. Change after change in the rules related to old-age security has caused a commotion in the community, especially workers. Changes in the regulation of old-age security several times show the inconsistency of the legal politics brought by the Government. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The reason for the amendment of PP 46/2015 contained in PP 60/2015 and the issuance of Permenaker 19/2015 is actually the same as the conditions for the presence of Permenaker 2/2022, namely considering the national labor conditions and aspirations that developed in the community as stated in the consideration of letter A of PP 46/2015. Even the condition of the community at the time of the issuance of Permenaker 2/2022 was more devastating with the Covid 19 pandemic that hit Indonesia and had a significant impact on the economic conditions of the community, the rampant layoffs for workers and the economic difficulties of the community. So that the government should reflect on the events and conditions of society in 2015 by not imposing rules that do not reflect the salus populi suprema lex exto considering that the conditions of the Covid 19 pandemic are conditions that are quite draining energy from all aspects, from the smallest unit to even the government as the largest authority and unit.
References
Jurnal :
Agara, Andryawan Perdana Dista, Budi Santoso, dan Dhiana Puspitawati. “Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (27 Juni 2021): 11. https://doi.org/10.17977/um019v6i1p11-17.
Aini, Nurul. “ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG KABANJAHE.” Communnity Development Journal 5, no. 2 (2024): 3120–25.
Arianto, H. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 7(2), 18013, (2010).
Astuti, Mei Risha Revi, dan Nuri Hidayati. “MEKANISME PEKERJA DALAM MEMPEROLEH LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN.” Jurnal Lawnesia 3, no. 2 (2024): 590–97.
Fatmawati, Ida Nuriya, dan Asri Wijayanti. “Hak Pekerja Atas Penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua Saat Pekerja Belum Mencapai Usia 56 Tahun” 23, no. 1 (2023).
Fitri, Mila Amalia, Farina Firda Eprilia, dan Fajry Awwaliyah Praptiwi. “Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 5 (1 Mei 2022): 350–67. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.262.
Haqiqie, Ilham. “Perlindungan Hukum Pekerja untuk Mengambil Jaminan Hari Tua yang Kepesertaannya Sebelum 10 Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja.” Jurist-Diction 3, no. 3 (13 April 2020): 1053. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18637.
Hutabarat, Marshall Josua Charles. “PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN” 2 (2022).
Lemek, Yuliana Dutabella. “Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.” Doctoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
Lestari, Endang, dan Tundjung Herning Sitabuana. “MENILIK POLEMIK PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIFHAK ASASI MANUSIA.” Seri Seminar Nasional Ke IV Universitas Tarumanegara, 2022.
Milano, Aulia. “Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK).” Rechtidee 10, no. 1 (25 Februari 2015): 60–77. https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139.
Nonet, Philippe., and Philip Selznick, “Law and So- ciety Transtition: Toward Responsive Law”, dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta, 2001.
Putri, Nanda Novia, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia. "Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik." Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018).
Sari, Masayu Nilam Permata, dan Listyowati Sumanto. “PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PESERTA TERHADAP PEMBERI KERJA” 7, no. 2 (2025).
Situmorang, Chazali Husni. “KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA.” Sosio Informa 3, no. 3 (1 Desember 2017). https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.935.
Srirahayu, Siska, dan Maulidyah Amalina Rizqi. “ANALISIS MAKNA JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA YANG TELAH PURNA TUGAS.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science 13, no. 2 (29 Desember 2022): 49–57. https://doi.org/10.52657/jiem.v13i2.1897.
Ubaiyana, dan Fitriah, M. KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011. Mimbar Hukum, 33(2) (2021): 599-623. https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322
Wijayanti, Putri, dan Lina Miftahul Jannah. “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia.” Journal of Public Sector Innovations 4, no. 1 (2019): 20–29.
Internet :
Diniyanto, Ayon. “Polemik Pembayaran Jaminan Hari Tua.” Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses 4 Februari 2025. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=545.
Hukum Online, “Kedudukan peraturan menteri dalam Hierarki Peraturan perundang undangan”, Hukum online.com, diakses 26 April 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/?utm_source=
Kompas, “Dalam UU SJSN, JHT Bisa Dicairkan Sebelum Usia Pensiun 56 Tahun Halaman all - Kompas.com.” Diakses 29 Januari 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/13284891/dalam-uu-sjsn-jht-bisa-dicairkan-sebelum-usia-pensiun-56-tahun?page=all#google_vignette.
Kompas, “Desak Permenaker 2/2022 Ditunda, PSI: Kondisi Ekonomi Sulit, Uang JHT Bisa Jadi Penyelamat.” Diakses 29 Januari 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/15240441/desak-permenaker-2-2022-ditunda-psi-kondisi-ekonomi-sulit-uang-jht-bisa-jadi.
Kompas, “Polemik Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya Halaman all. - Kompas.com.” Diakses 29 Januari 2024. https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/22/063000971/polemik-pencairan-jht-di-usia-56-tahun-ini-kata-pakar-ekonomi-um-surabaya?page=all.
Merdeka, “Menaker Cabut Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun, Cak Imin: Memang Harus Dicabut.” Diakses 29 Januari 2024. https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-cabut-aturan-jht-cair-di-usia-56-tahun-cak-imin-memang-harus-dicabut.html.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
