KEGAGALAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA: STUDI KASUS UD SENTOSO SEAL
Abstract
Kasus UD Sentoso Seal yang melibatkan penahanan ijazah, rekrutmen ilegal, dan pelanggaran perizinan administrasi mengungkap kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja. Berangkat dari maraknya praktik korporasi predator terhadap pekerja berdaya tawar rendah, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi kelemahan sistemik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan perizinan usaha. Tujuan kajian ini adalah untuk menegaskan perlunya perubahan paradigma perlindungan pekerja di Indonesia, dari formalisme hukum pasif menuju akuntabilitas korporasi yang aktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Temuan menunjukkan bahwa intervensi negara bersifat reaktif dan berbasis tekanan sosial, bukan hasil dari mekanisme kerja sistemik dan preventif. Hasil kajian menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah harus diperlakukan sebagai tindak pidana serius, bukan sekadar pelanggaran administratif, dan bahwa sistem perizinan usaha saat ini gagal menyaring korporasi predator secara efektif. Rekonstruksi hukum ketenagakerjaan dan tata kelola perizinan usaha menjadi mendesak untuk menjamin keadilan dan mencegah kekerasan struktural terhadap pekerja.
References
Jurnal :
Aditya, Rizky Naafi, and Tina Marlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Ijazah Nya Dijadikan Jaminan Oleh Perusahaan Pemberi Kerja (Studi Penelitian Di Disnaker Kota Cirebon).” Hukum Responsif 11, no. 1 (February 26, 2020): 35–45. https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5022.
Anggraini, Sagita Dwi. “Perlindungan Hukum Pekerja Atas Penahanan Ijazah Yang Dilakukan Pengusaha.” Jurnal Kajian Konstitusi 2, no. 1 (June 15, 2022): 69–92. https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.25599.
Archintya, Noviana, and Noor Fatimah Mediawati. “Serikat Pekerja Sebagai Katalisator Hak Dan Kesejahteraan Pekerja Di Indonesia.” Journal Customary Law 1, no. 3 (July 11, 2024): 1–9. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2959.
Arliman, S. Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 11, no. 1 (November 19, 2019): 1–20. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831.
Chamdani, Chamdani, Wawan Setiabudi, and Vika Andarini. “Pertanggungjawaban Hukum Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Terhadap Pekerja Di Indonesia.” Wijaya Putra Law Review 1, no. 1 (April 8, 2022): 87–107. https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.68.
Coleman, James William. “Law and Power: The Sherman Antitrust Act and Its Enforcement in the Petroleum Industry.” Social Problems 32, no. 3 (February 1985): 264–74. https://doi.org/10.2307/800686.
Daeyong, Jung. “The Role of the State in Industrial Relations.” Seoul Journal of Business 16, no. 2 (December 2010): 95–126. https://doi.org/10.35152/snusjb.2010.16.2.004.
Damanik, Janner. “Analisis Perlindungan Buruh Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan.” Juripol 4, no. 2 (September 28, 2021): 365–73. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11167.
Fuad, Fuad, and Ontran Sumantri Riyanto. “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan.” Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (September 5, 2023): 65–79. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.18.
Pratama, Dicky Satria, Muhammad Wendy Alpianur Ariady, Muhammad Zulfikar Azis, and Muhammad Zacky Umar Pananda. “Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan.” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (June 5, 2024): 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2628.
Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 8 (August 1, 2023): 5806–11. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575.
Rasya, Harlin Sabrinda, and Irwan Triadi. “Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara.” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (March 22, 2024): 1–12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330.
Rokhman, Bakhrur, Tobirin Tobirin, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih. “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS).” Journal of Social and Economics Research 6, no. 1 (July 22, 2024): 1562–80. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399.
Silalahi, Wilma. “Perlindungan Hak Konstitusional Buruh.” Legalita 1, no. 1 (August 22, 2019): 46–62. https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.30.
Soenarjanto, Bagoes. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik.” Jurnal Widya Publika 7, no. 1 (June 11, 2019): 1–12. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i1.626.
Sukardi, Ellora, Debora Pasaribu, and Vanessa Xavieree Kaliye. “Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat .” Law Review 20, no. 3 (March 30, 2021): 300–322. https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3107.
Syarif, Mulkan. “Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Tanpa Perjanjian Kerja.” Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (September 30, 2022): 169–76. https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.15.
Tannenbaum, Frank. “The Balance of Power Versus the Coördinate State.” Political Science Quarterly 67, no. 2 (June 1, 1952): 173–97. https://doi.org/10.2307/2145721.
Tengku, Muhamad, Rita Rahmawati, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah. “Efektivitas Pelayanan Izin Berusaha Berbasis Online Single Submission.” Jurnal Governansi 9, no. 2 (September 30, 2023): 144–50. https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.9942.
Thooriq, Faridha Ath. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan).” Gema Keadilan 10, no. 3 (October 1, 2023): 153–69. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20428.
Wibowo, Benedictus Satryo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).” Notarius 14, no. 2 (December 30, 2021): 738–46. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43725.
Wiryawan, I Wayan Gde. “Aspek Pidana Dari Menahan Ijazah Pekerja Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kerja.” Jurnal Hukum Magnum Opus 4, no. 2 (July 24, 2021): 237–47. https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5315.
Internet :
CNN Indonesia. “Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan Di Surabaya Disegel.” www.cnnindonesia.com, April 22, 2025. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250422112911-12-1221193/perusahaan-tahan-ijazah-karyawan-di-surabaya-disegel.
Herawati, Novia. “UD Sentoso Seal Milik Jan Hwa Diana Ternyata Tak Miliki NIB, Diduga Tahan 31 Ijazah Dan Eksploitasi Karyawan.” www.jawapos.com, April 16, 2025. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015885999/ud-sentoso-seal-milik-jan-hwa-diana-ternyata-tak-miliki-nib-diduga-tahan-31-ijazah-dan-eksploitasi-karyawan.
Manumoyoso, Ambrosius Harto. “Kasus Penahanan Ijazah Di Surabaya Makin Pelik.” www.kompas.id, April 25, 2025. https://www.kompas.id/artikel/membesar-kasus-penahanan-ijazah-di-surabaya.
Pratama, Fadhilah Putra. “Rentetan Kasus Penahanan Ijazah Di Surabaya.” www.suarasurabaya.net, April 25, 2025. https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2025/rentetan-kasus-penahanan-ijazah-di-surabaya/.
Zaenuddin, Muhammad. “Kasus Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan Di Surabaya, Apa Yang Sebenarnya Terjadi?” www.kompas.com, April 24, 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/24/104500465/kasus-penahanan-ijazah-oleh-perusahaan-di-surabaya-apa-yang-sebenarnya?page=all.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
